KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 027/DIRJEN/1998
T E N T A N G
KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN AMATIR RADIO
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
Menimbang : a. bahwa kegiatan Amatir Radio sebagai wadah latih diri dan
saling berkomunikasi dalam rangka penyelidikan teknik
elektronika, perlu diarahkan sebagai salah satu potensi
nasional di bidang telekomunikasi.
b. bahwa untuk lebih mengembangkan kegiatan Amatir Radio
sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna, maka
Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor
39/Dirjen/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Amatir
Radio perlu dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1989 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11,
Tambahan lembaran Negara Nomor 3391);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1991
tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan
Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3446);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3514);
4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor
KM.91/OT.001/PPT-96 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor
KM.84/OT.001/MPPT-97 tentang Uraian Tugas Direktorat
Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor
KM.116/PT.102/MPPT-97 tentang Hubungan Kerja Antara
Direktorat Jenderal Postel dengan Kantor Wilayah Departemen,
Penyelenggara Jasa Pos dan Telekomunikasi, Asosiasi di
bidang Postel, Instansi Terkait dan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor
KM.65/HK.207/MPPT-86 tentang Pelaksanaan Kegiatan Amatir
Radio.
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor
KM.26/KU.208/MPPT-96 tentang Pungutan Biaya Administrasi
Penyelenggaraan/Pengawasan Ujian Amatir Radio.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN AMATIR RADIO.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Kegiatan Amatir Radio adalah Kegiatan latih diri, saling berkomunikasi
dan penyelidikan-penyelidikan teknik yang diselenggarakan oleh para
Amatir Radio;
2. Amatir Radio adalah setiap orang yang diberi izin karena berminat dalam
teknik radio dengan tujuan pribadi tanpa maksud keuntungan keuangan;
3. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa pesawat pemancar dan atau
pesawat-pesawat penerima termasuk perlengkapannya, yang diperlukan di
suatu tempat untuk menyelenggarakan suatu dinas komunikasi radio;
4. Stasiun Radio Amatir adalah stasiun radio yang dibuat sendiri dengan
cara menggabungkan atau merakit perangkat Radio Amatir;
5. Perangkat Radio Amatir adalah sekelompok alat telekomunikasi yang
memungkinkan penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio;
6. IAR (Izin Amatir Radio) adalah hak yang diberikan oleh Kakanwil yang
bertindak atas nama Dirjen untuk mendirikan dan menggunakan Stasiun
Radio Amatir;
7. IPPRA (Izin Penguasaan Perangkat Radio Amatir) adalah hak yang diberikan
oleh Kakanwil yang bertindak atas nama Dirjen untuk menguasai Perangkat
Radio Amatir;
8. SKKAR adalah Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio sebagai bukti bahwa
seseorang telah lulus ujian;
9. Ujian adalah ujian negara bagi calon Amatir Radio atau Amatir Radio guna
menetapkan tingkat kecakapannya;
10. Organisasi Amatir Radio adalah Organisasi Amatir Radio Indonesia yang
diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah
resmi para pemilik Izin Amatir Radio.
11. Stasiun Tetap adalah suatu Stasiun Radio Amatir yang hanya dapat
dioperasikan pada lokasi tetap tertentu.
12. Stasiun Bergerak adalah suatu Stasiun Radio Amatir yang dapat
dioperasikan dalam keadaan bergerak dan tetap.
13. Stasiun Jinjing adalah suatu Stasiun Radio Amatir yang dapat
dioperasikan dengan jinjing.
14. Pihak ke tiga (third party) adalah pihak/orang lain yang bukan Amatir
Radio atau bukan pemilik IAR dan/atau setiap orang yang tidak berhak
dan/atau tidak memiliki izin untuk mengoperasikan Stasiun Radio Amatir.
15. Berita pihak ke tiga adalah berita yang berasal dari orang lain yang
bukan Amatir Radio atau bukan pemilik IAR atau ditujukan kepada orang
tersebut.
16. Dirjen adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
17. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi;
18. Kanwil adalah Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi.
Pasal 2
(1) Kegiatan Amatir Radio harus dengan Izin yang dikeluarkan oleh Kakanwil
setempat yang bertindak atas nama Dirjen.
(2) Setiap pemilik Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menjadi
anggota Organisasi Amatir Radio.
BAB II
PERIZINAN
Bagian Pertama
Permohonan Izin Baru
Pasal 3
Permohonan Izin Kegiatan Amatir Radio terdiri dari IAR dan IPPRA dapat
diajukan oleh setiap orang yang telah berumur paling sedikit 14
(empat belas) tahun.
Pasal 4
(1) Permohonan IAR diajukan kepada Kakanwil setempat dengan surat permohonan
izin Bentuk AR-1, (Lampiran - 1) disertai lampiran :
a. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian setempat,
khusus bagi anggota ABRI yang masih dinas aktif SKKB cukup dari
kesatuan masing-masing.
b. Rekaman KTP atau tanda pengenal lainnya.
c. Rekaman SKKAR yang diterbitkan oleh Kakanwil atau ijazah OTTR/Perwira
Radio Elektronika/Operator Radio yang dikeluarkan Dirjen.
d. Pasfoto hitam putih, terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
e. Surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua bagi mereka yang
belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
f. Bentuk AR-2 (Lampiran-II) yang telah diisi dan dibubuhi meterai
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
(2) Apabila permohonan IAR dengan bentuk AR-2 (lampiran-II) disetujui,
Kakanwil mengeluarkan IAR (Lampiran IV/1 atau IV/2) dalam rangkap 4
(empat) sesuai dengan tingkatannya lengkap dengan nama panggilan yaitu :
a. Lembar Asli untuk pemohon.
b. Lembar Kedua untuk Organisasi Amatir Radio Daerah.
c. Lembar Ketiga untuk Organisasi Amatir Radio Pusat.
d. Lembar Keempat untuk arsip Kakanwil.
(3) Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
dipenuhi, surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan kepada yang
bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah
berkas dinyatakan tidak lengkap dengan menyebutkan alasannya dengan
mempergunakan Bentuk AR-6 (Lampiran-VI).
(4) Penyelesaian dan penerbitan IAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan oleh Kakanwil dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh
satu) hari kerja setelah berkas yang bersangkutan diterima secara
lengkap.
(5) IAR yang telah selesai diterbitkan, oleh Kakanwil diserahkan kepada yang
berhak setelah yang bersangkutan menunjukkan bukti pembayaran biaya
izin.
Pasal 5
(1) Permohonan IPPRA diajukan kepada Kakanwil setempat dengan surat
permohonan izin Bentuk AR-1 (Lampiran-I) disertai lampiran :
a. Bentuk AR-3 (Lampiran-III) yang telah diisi dan dibubuhi meterai
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
b. Skema dan data teknik lengkap dari pemancar atau brosur yang memuat
spesifikasi teknis stasiun pemancar.
c. Rekaman IAR.
(2) Apabila permohonan dengan bentuk AR-3 (Lampiran-III) disetujui, Kakanwil
menerbitkan IPPRA (Lampiran-V) dalam rangkap 4 (empat) yaitu :
a. Lembar Asli untuk pemohon.
b. Lembar Kedua untuk Organisasi Amatir Radio Daerah.
c. Lembar Ketiga untuk Organisasi Amatir Radio Pusat.
d. Lembar Keempat untuk arsip Kakanwil.
(3) Apabila permohonan IPPRA dimaksud ayat (1) tidak disetujui, permohonan
beserta lampirannya dikembalikan kepada yang bersangkutan dalam waktu
selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah berkas dinyatakan tidak
lengkap dengan menyebutkan alasan-alasannya dengan mempergunakan Bentuk
AR-6 (Lampiran-VI).
(4) Penyelesaian dan penerbitan IPPRA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan oleh Kakanwil selambat-lambatnya dalam 21 (dua puluh satu)
hari kerja setelah berkas permohonan diterima secara lengkap.
(5) IPPRA yang telah selesai diterbitkan oleh Kakanwil diserahkan kepada
yang berhak setelah yang bersangkutan menunjukkan bukti pembayaran
biaya izin.
Pasal 6
(1) Permohonan izin pemasukan alat/perangkat Radio Amatir dari Luar Negeri
(impor) diajukan secara tertulis oleh pemilik IAR, kepada Dirjen dengan
lampiran :
a. Bentuk A rangkap 4 (empat) yang telah diisi, lembar asli dibubuhi
meterai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan di legalisir oleh
Kakanwil.
b. Brosur yang berisi data teknik setiap pemancar.
c. Rekaman IAR dari pemohon.
(2) Untuk mendapatkan IPPRA bagi alat/perangkat Radio Amatir buatan Luar
Negeri yang telah mendapat izin pemasukan perangkat dari Dirjen,
permohonannya harus diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
(3) Alat/perangkat Radio Amatir yang dimasukkan dari Luar Negeri wajib
mendapat sertifikasi dan penandaan dari Direktorat Jenderal Pos dan
Telekomunikasi.
Pasal 7
(1) IPPRA diterbitkan untuk setiap pemancar dan mempunyai masa laku sama
dengan masa laku IAR nya.
(2) IPPRA tidak berlaku lagi apabila pemancar tersebut telah diadakan
perubahan sehingga tidak sesuai dengan izin semula.
Bagian Kedua
Permohonan IAR dan IPPRA Bagi Warga Negara Asing
Pasal 8
(1) Warga Negara Asing yang ingin mendapatkan IAR dan IPPRA harus mengajukan
permohonan kepada Kakanwil setempat dengan melampirkan :
a. Surat keterangan izin menetap di Indonesia paling sedikit 1 (satu)
tahun dari Kantor Imigrasi atau Departemen Luar Negeri bagi anggota
Korps Diplomatik, dan bagi pemohon WNA bukan anggota Korps Diplomatik
surat dari Kedutaan Besar yang bersangkutan yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan tinggal di Indonesia paling sedikit 3 (tiga) bulan.
b. Rekaman Paspor.
c. Rekaman IAR yang masih berlaku dari negara asal.
d. Surat keterangan resmi dari perwakilan negara yang bersangkutan
tentang adanya asas timbal balik dalam penyelenggaraan kegiatan
Amatir Radio dan akan tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
e. Rekomendasi dari Organisasi Amatir Radio setempat.
f. Pasfoto hitam putih terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 5 (lima) lembar.
g. Formulir Bentuk A rangkap 5 (lima), lembaran asli dibubuhi meterai
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), bila membawa perangkat Radio Amatir
dari luar negeri.
h. Skema dan data teknik lengkap dari pemancar.
(2) Izin yang dikeluarkan hanya berlaku 1 (satu) tahun bagi semua tingkatan
dan dapat diperbaharui bila dikendaki.
(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dalam rangkap 5 (lima) :
a. Lembar Asli untuk pemohon.
b. Lembar Kedua untuk Organisasi Amatir Radio Daerah.
c. Lembar Ketiga untuk Organisasi Amatir Radio Pusat.
d. Lembar Keempat arsip Kanwil.
e. Lembar Kelima untuk Dirjen.
(4) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
disetujui, permohonan beserta lampirannya dikembalikan kepada yang
bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya dengan mempergunakan
semacam Bentuk AR-6 (Lampiran-VI) dan ditandatangani Kakanwil dengan
tembusan :
a. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
b. Organisasi Amatir Radio Daerah.
(5) IAR dan IPPRA yang telah selesai diterbitkan oleh Kakanwil diserahkan
kepada yang berhak melalui Organisasi Amatir Radio setempat setelah yang
bersangkutan menunjukkan bukti pembayaran biaya izin.
(6) Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi setiap tahun menerbitkan daftar
nama negara-negara yang telah melaksanakan azas timbal balik
(resiprokal) dalam kegiatan Amatir Radio.
Pasal 9
(1) IAR dikeluarkan menurut tingkatan sebagai berikut :
a. Tingkat Pemula.
b. Tingkat Siaga.
c. Tingkat Penggalang.
d. Tingkat Penegak.
(2) Tiap-tiap IAR masing-masing berlaku untuk :
a. Tingkat Pemula 2 (dua) tahun.
b. Tingkat Siaga 3 (tiga) tahun.
c. Tingkat Penggalang 5 (lima) tahun.
d. Tingkat Penegak 5 (lima) tahun.
(3) Setelah masa laku IAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir, maka
IAR dinyatakan tidak berlaku, kecuali diperbarui sebagaimana dimaksud
dalam pasal 13.
(4) Bagi Amatir Radio yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih
dapat diberikan IAR berlaku seumur hidup, apabila :
a. Warga Negara Indonesia;
b. Memiliki IAR, IPPRA dan SKKAR yang masih berlaku;
c. Telah menjadi anggota Organisasi Amatir Radio sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun;
d. Berprestasi dan berkondite baik dengan rekomendasi dari ORARI.
Pasal 10
(1) Seorang Amatir Radio hanya boleh memiliki sebanyak-banyaknya 3 (tiga)
Stasiun Radio Amatir yang terdiri dari 1 (satu) Stasiun Tetap, 1 (satu)
Stasiun Bergerak dan 1 (satu) Stasiun Jinjing;
(2) Jumlah Perangkat Radio Amatir yang boleh dimiliki oleh :
a. Tingkat Pemula sebanyak-banyaknya 2 (dua) buah;
b. Tingkat Siaga sebanyak-banyaknya 4 (empat) buah;
c. Tingkat Penggalang sebanyak-banyaknya 8 (delapan) buah;
d. Tingkat Penegak sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) buah.
(3) Alamat Stasiun Radio Amatir harus sama dengan alamat pemilik IAR.
Pasal 11
(1) Setiap IAR diberikan satu nama panggilan yang terdiri susunan prefix,
kode wilayah dan suffix.
(2) Prefix merupakan kelompok huruf awal untuk menandai kebangsaan dan
tingkat kecakapan Amatir Radio yang dinyatakan dengan huruf :
a. YH untuk tingkat Pemula
b. YD, YG untuk tingkat Siaga
c. YC, YF untuk tingkat Penggalang
d. YB, YE untuk tingkat Penegak
(3) Kode Wilayah dinyatakan dengan angka 0 sampai dengan 9.
(4) Suffix merupakan kelompok huruf akhir untuk menjelaskan pemilik IAR dan
Stasiun Radio Amatir yang dinyatakan dengan satu huruf dan paling banyak
3 (tiga) huruf dari abjad A sampai Z.
(5) Seorang Amatir Radio hanya diijinkan memiliki 1 (satu) IAR.
Pasal 12
Susunan urutan Kode Wilayah Amatir Radio dan pembagian suffix untuk tiap-
tiap Propinsi sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran-XIII.
Bagian Ketiga
Permohonan Pembaharuan Izin
Pasal 13
Permohonan pembaharuan izin meliputi :
a. Penggantian IAR yang masa lakunya habis, hilang, rusak, naik tingkat,
pindah alamat dan yang dicabut.
b. Penggantian IPPRA yang masa lakunya habis, hilang, rusak, pindah alamat,
modifikasi perangkat dan yang dicabut.
Pasal 14
(1) Permohonan pembaharuan IAR dan atau IPPRA yang masa lakunya akan habis
harus diajukan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin yang bersangkutan.
(2) Permohonan pembaharuan IAR dan atau IPPRA sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), diajukan dengan Bentuk AR-1 kepada Kakanwil melalui Organisasi
Amatir Radio setempat dengan disertai Lampiran-lampiran :
a. Rekaman IAR dan atau IPPRA.
b. Rekaman KTP dan atau tanda pengenal lainnya.
c. Pasfoto terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
d. Bentuk AR-2 dan atau AR-3 yang sudah diisi dan dibubuhi meterai
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
e. Rekaman Kartu Tanda Anggota Organisasi Amatir Radio yang masih
berlaku.
(3) Pembaharuan IAR dan atau IPPRA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diberikan masa laku menyambung dengan masa laku IAR dan atau IPPRA yang
lama.
Pasal 15
(1) IAR yang sudah habis masa berlakunya dan tidak diperbaharui dalam jangka
6 (enam) bulan setelah habis masa berlakunya, maka nama panggilannya
gugur dan dapat diberikan kepada pemohon izin baru.
(2) IPPRA yang sudah habis masa lakunya dan tidak diperbaharui, maka
perangkat Radio Amatir yang bersangkutan dilarang digunakan.
Pasal 16
Terhadap pemilik izin yang karena sesuatu sebab tidak aktif lagi dalam
Kegiatan Amatir Radio diperlakukan, sebagai berikut :
a. Lebih dari 1 (satu) tahun sejak masa IAR-nya habis dan masih ingin
melanjutkan Kegiatan Amatir Radio, maka SKKAR tertinggi yang dimilikinya
dinyatakan tidak berlaku dan harus mengikuti ujian ulang kecakapan
tingkat tertinggi yang pernah dimilikinya tersebut, dan mengurus IAR dan
IPPRA sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
b. Lebih dari 2 (dua) tahun sejak masa IAR-nya habis, maka SKKAR yang
bersangkutan dinyatakan tidak berlaku. Apabila yang bersangkutan
berkeinginan melanjutkan Kegiatan Amatir Radio maka harus mengikuti ujian
ulang kecakapan satu tingkat lebih rendah dari tingkat yang dimilikinya,
dan mengurus IAR dan IPPRA sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
Pasal 17
(1) Untuk IAR dan atau IPPRA yang hilang atau rusak, permohonan diajukan
secara tertulis dengan Bentuk AR-1 kepada Kakanwil dengan melampirkan :
a. Surat pernyataan kehilangan atau kerusakan IAR dan atau IPPRA yang
dibuat oleh yang bersangkutan dan disahkan oleh Organisasi Amatir
Radio setempat.
b. Rekaman IAR dan atau IPPRA yang dapat diperoleh dari Organisasi
Amatir Radio setempat.
c. Pasfoto hitam putih terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
d. Bentuk AR-2 dan atau AR-3 yang telah diisi dan bermeterai
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
e. Rekaman KTP atau tanda pengenal lainnya.
(2) Untuk kenaikan tingkat diajukan secara tertulis dengan Bentuk AR-1
kepada Kakanwil dengan melampirkan :
a. IAR asli
b. Rekaman SKKAR untuk tingkat yang baru.
c. Pasfoto hitam putih terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
d. Bentuk AR-2 yang telah diisi dan bermeterai Rp. 2.000,00 (dua ribu
rupiah).
e. Rekaman Kartu Tanda Anggota Organisasi Amatir Radio yang masih
berlaku.
(3) Untuk perpindahan alamat :
a. Dalam wilayah satu Kanwil, permohonan perpindahan alamat diajukan
secara tertulis dengan bentuk AR-1 kepada Kakanwil dengan
melampirkan:
1) IAR dan IPPRA asli;
2) Rekomendasi dari Organisasi Amatir Radio di tempat yang lama;
3) KTP atau tanda pengenal lain di tempat yang baru;
4) Bentuk AR-2 dan atau AR-3 yang telah diisi dan bermeterai
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
b. Antar Kanwil, permohonan perpindahan alamat diajukan secara tertulis
dengan Bentuk AR-1 kepada Kakanwil melalui Organisasi Amatir Radio
di tempat yang baru dengan melampirkan :
1) IAR dan IPPRA asli;
2) Surat pindah dari Kakanwil di tempat yang lama, yang diberikan
atas dasar rekomendasi Organisasi Amatir Radio di tempat yang
lama;
3) KTP atau tanda pengenal lain di tempat yang baru;
4) Pasfoto terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
5) Bentuk AR-2 dan AR-3 yang telah diisi dan bermeterai Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah).
c. Dalam hal seorang Amatir Radio pindah alamat antar Kanwil, maka yang
bersangkutan dapat tetap menggunakan call sign yang lama.
Bagian Keempat
Izin Khusus
Pasal 18
Izin Khusus adalah Izin yang diberikan "kepada Organisasi Amatir Radio" yang
memerlukan sarana Stasiun Radio Amatir bagi keperluan pengembangan dan
eksperimen dengan bentuk AR-4/5 (lampiran-IV/5).
Pasal 19
(1) Izin Khusus dapat diberikan untuk mendirikan :
a. Stasiun Radio Amatir untuk Kegiatan Organisasi Amatir Radio.
b. Stasiun Radio Amatir Pengulang (repeater).
c. Stasiun Radio Amatir untuk eksperimen khusus, yaitu Stasiun Radio
Amatir yang membutuhkan daya pancar sangat tinggi , bersifat jangka
pendek dan hasilnya wajib dilaporkan kepada Dirjen.
d. Stasiun Radio Amatir yang berfungsi sebagai rambu radio.
e. Stasiun Radio Amatir lapangan untuk bantuan komunikasi atas
instruksi Dirjen.
(2) Untuk mendirikan dan mengoperasikan Stasiun Radio Amatir sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Organisasi Amatir Radio setempat harus terlebih
dahulu mengajukan permohonan Izin Khusus kepada Kakanwil setempat dengan
menyebutkan :
a. Nama, alamat, Nama Panggilan dan nomor IAR dari penanggung jawab yang
ditunjuk, serendah-rendahnya tingkat Penggalang.
b. Karakteristik teknik dan lokasi Stasiun Radio Amatir yang akan
didirikan.
c. Tujuan dan lamanya penggunaan Stasiun Radio Amatir tersebut.
(3) Hak yang diberikan bagi Izin Khusus yang diperuntukkan bagi Stasiun
Radio Amatir untuk kegiatan organisasi diatur sebagai berikut :
a. Yang diperlukan untuk komunikasi dan sarana berlatih antara
Organisasi Radio Amatir dan anggota di dalam satu propinsi, hak-
haknya dipersamakan dengan izin stasiun yang diberikan kepada tingkat
Siaga.
b. Yang diperlukan untuk komunikasi dan sarana berlatih antara
Organisasi Radio Amatir dan anggota yang mencakup wilayah Nusantara,
hak-haknya dipersamakan dengan izin stasiun yang diberikan kepada
tingkat Penggalang.
c. Yang diperlukan sebagai sarana berlatih dalam komunikasi jarak jauh
yang bersifat Internasional hak-haknya dipersamakan dengan izin
stasiun yang diberikan kepada tingkat Penegak.
(4) Stasiun Radio Amatir untuk kegiatan organisasi dapat dipergunakan oleh
anggota Pramuka yang belum memiliki IAR hanya pada waktu diadakan
kegiatan Jambore di Udara Nasional maupun Internasional.
(5) Hak-hak Izin Khusus yang diberikan kepada Stasiun Radio Amatir
Pengulang dan Rambu Radio disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang
telah ditetapkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
(6) Hak-hak Izin Khusus yang diberikan bagi Stasiun Radio Amatir
Lapangan, baik untuk uji coba lapangan maupun untuk penanggulangan
keadaan darurat dan dukungan komunikasi yang bukan penanggulangan
keadaan darurat dapat diadakan atas instruksi Dirjen Postel.
(7) Hak-hak Izin Khusus hanya bersifat sementara serta tidak dibenarkan
menjadi Stasiun Tetap.
(8) Dengan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tersebut di
atas, Izin Khusus hanya boleh dipergunakan oleh pemilik "IAR".
Bagian Kelima
Biaya Izin
Pasal 20
(1) Biaya izin hanya dikenakan untuk IAR baik berupa izin baru maupun
pembaharuan izin yang besarnya Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)
tiap tahun dan dibayar sekaligus sesuai dengan masa berlakunya izin.
(2) Biaya izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan
negara.
(3) Penerimaan, penyimpanan dan penyetoran biaya izin sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dilakukan oleh Bendaharawan Penerima Kanwil yang diangkat
oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
(4) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), menyetor
seluruh penerimaan yang dipungutnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja
setelah penerimanya atau sekurang-kurangnya sekali seminggu kepada
Kantor Kas Negara atau kedalam Rekening Kas Negara pada Bank Indonesia,
Bank Pemerintah lainnya atau Giro Pos.
(5) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) selambat-
lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan menyampaikan pertanggungjawaban
tentang penerimaan dan penyetoran kepada Sekretaris Jenderal Departemen
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi yang dilakukan dalam bulan sebelumnya
yang menjadi tanggung jawabnya dengan tembusan kepada :
a. Inspektur Jenderal Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
b. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
c. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat.
(6) Biaya IAR dibayarkan oleh pemohon kepada Bendaharawan Penerima Kanwil
setempat melalui Rekening Giro Pos, setelah yang bersangkutan mengetahui
permohonannya disetujui.
BAB III
TATA CARA MENDAPATKAN
SURAT KETERANGAN KECAKAPAN AMATIR RADIO,
DAN PEDOMAN UJIAN AMATIR RADIO
Bagian Pertama
Tata Cara Mendapatkan SKKAR
Pasal 21
(1) SKKAR dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kakanwil atas nama Dirjen yang
terdiri dari 4 (empat) tingkatan, yaitu :
a. Tingkat Pemula;
b. Tingkat Siaga;
c. Tingkat Penggalang;
d. Tingkat Penegak.
(2) Untuk mendapatkan SKKAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila;
b. Beritikad baik serta mempunyai cita-cita untuk menggalang suatu
kemajuan dalam bidang telekomunikasi;
c. Memahami peraturan-peraturan Nasional maupun Internasional mengenai
Kegiatan Amatir Radio sesuai tingkat yang dikehendaki;
d. Mengetahui tentang teknik radio sesuai tingkat yang dikehendaki;
e. Mengetahui tentang cara komunikasi radio bagi Amatir Radio dan cara
mengisi buku Log;
f. Dapat menerima dan menerima Kode Morse Internasional dengan kecepatan
yang ditentukan untuk setiap tingkat, kecuali tingkat Pemula;
g. Memahami bahasa Inggris bagi tingkat Penggalang dan Penegak.
(3) Rincian pengetahuan untuk mendapatkan SKKAR tingkat Pemula :
a. Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila.
b. Mengetahui tentang Peraturan Perundang-undangan Nasional yang
berkaitan dengan Kegiatan Amatir Radio.
c. Mengetahui tentang Peraturan Radio (Radio Regulation) khususnya
pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kegiatan Amatir
Radio.
d. Mengetahui tentang penggunaan dan rincian spektrum frekuensi yang
dialokasikan untuk Kegiatan Amatir Radio.
(4) Rincian pengetahuan untuk mendapatkan SKKAR tingkat Siaga :
a. Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila.
b. Mengetahui tentang Peraturan Perundang-undangan Nasional yang
berkaitan dengan Kegiatan Amatir Radio.
c. Mengetahui tentang Peraturan Radio (Radio Regulation) khususnya
pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kegiatan Amatir
Radio.
d. Mengetahui tentang penggunaan dan rincian spektrum frekuensi yang
dialokasikan untuk Kegiatan Amatir Radio.
e. Dapat mengirim dan menerima Kode Morse Internasional dengan kecepatan
5 (lima) perkataan dalam satu menit.
(5) Rincian pengetahuan untuk mendapatkan SKKAR tingkat Penggalang :
a. Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila.
b. Mengetahui tentang Peraturan Perundang-undangan Nasional yang
berkaitan dengan Kegiatan Amatir Radio.
c. Mengetahui tentang Peraturan Radio (Radio Regulation) khususnya
pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kegiatan Amatir
Radio.
d. Mengetahui tentang penggunaan dan rincian spektrum frekuensi yang
dialokasikan untuk Kegiatan Amatir Radio.
e. Dapat mengirim dan menerima Kode Morse Internasional dengan kecepatan
8 (delapan) perkataan dalam satu menit.
f. Memahami bahasa Inggris.
(6) Rincian pengetahuan untuk mendapatkan SKKAR tingkat Penegak :
a. Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila.
b. Mengetahui tentang Peraturan Perundang-undangan Nasional yang
berkaitan dengan Kegiatan Amatir Radio.
c. Mengetahui tentang Peraturan Radio (Radio Regulation) khususnya
pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kegiatan Amatir
Radio.
d. Mengetahui tentang penggunaan dan rincian spektrum frekuensi yang
dialokasikan untuk Kegiatan Amatir Radio.
e. Dapat mengirim dan menerima Kode Morse Internasional dengan kecepatan
12 (dua belas) perkataan dalam satu menit.
f. Memahami bahasa Inggris.
(7) Untuk membuktikan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
sampai dengan ayat (6) dipenuhi, maka yang bersangkutan diharuskan
mengikuti dan lulus ujian kecakapan yang diselenggarakan oleh Kakanwil.
Pasal 22
(1) Bagi calon Amatir Radio untuk tingkat Pemula sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (3) yang telah memiliki Ijazah Negara yang dikeluarkan
Dirjen, yaitu :
a. Ijazah operator telepon radio umum, atau
b. Ijazah operator telepon radio terbatas
Dibebaskan dari kewajiban mengikuti ujian kecakapan Amatir Radio Tingkat
Pemula.
(2) Bagi calon Amatir Radio untuk tingkat Siaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (4) yang telah memiliki Ijazah yang dikeluarkan Dirjen,
yaitu :
a. Ijazah umum operator komunikasi radio, atau
b. Ijazah operator telegrap radio kelas I / Perwira Radio Elektronika
kelas I, atau
c. Ijazah operator telegrap radio kelas II / Perwira Radio Elektronika
kelas II, atau
d. Ijazah operator telegrap radio kelas III.
Dibebaskan dari kewajiban mengikuti ujian kecakapan Amatir Radio Tingkat
Siaga.
(3) Dibebaskan dari kewajiban mengikuti ujian mata pelajaran Pancasila bagi
calon Amatir Radio untuk :
a. Tingkat Pemula dan Tingkat Siaga yang telah lulus dan memiliki Piagam
Penataran P-4 Pola 45 jam atau lebih.
b. Tingkat Penggalang dan Penegak yang telah lulus dan memiliki Piagam
Penataran P-4 Pola 120 jam.
Bagian Kedua
Pedoman Pelaksanaan Ujian Amatir Radio
Pasal 23
(1) Ujian Amatir Radio diselenggarakan oleh Kakanwil setempat.
(2) Untuk menyelenggarakan ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Kakanwil membentuk Panitia Ujian (lampiran XVII).
(3) Panitia pelaksana ujian bertanggung jawab kepada Kakanwil.
Pasal 24
(1) Panitia ujian terdiri dari :
a. Pengarah : Kakanwil selaku Ketua Pengarah dan ditambah sebanyak-
banyaknya 2 (dua) Pejabat Pemerintah.
b. Pelaksana :
1) Ketua/anggota : Kabid Dalfrek Kanwil atau Kabid Postel
Wakil Ketua/anggota : Unsur Kanwil
2) Sekretaris/anggota : Unsur Kanwil
3) Bendahara/anggota : Bendahara Penerima Kanwil
4) Anggota penguji sekurang-kurangnya 4 (empat) orang yang masing-
masing membidangi satu mata ujian dan dapat ditambah dari
Organisasi Amatir Radio setempat selaku anggota biasa.
c. Pembantu pelaksana, disesuaikan dengan kebutuhan.
(2) Dalam hal di Kanwil setempat belum cukup tersedia tenaga penguji,
Kakanwil dapat meminta bantuan tenaga penguji kepada PT Telkom atau
PT Indosat atau Instansi terkait lain di wilayah masing-masing.
(3) Tugas Panitia Ujian :
a. Menyusun anggaran biaya pelaksanaan ujian.
b. Menyusun tata tertib ujian.
c. Mengumumkan syarat-syarat peserta ujian, materi dan jenis tingkatan
ujian, waktu dan tempat pendaftaran serta pelaksanaan ujian yang akan
diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) minggu sebelum ujian.
d. Melakukan pendaftaran peserta ujian.
f. Mempersiapkan sarana ujian.
g. Menyelenggarakan ujian pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan.
h. Memeriksa lembar jawaban ujian dan menetapkan nilai jawaban ujian.
i. Menetapkan hasil ujian dan melaporkan pelaksanaan ujian kepada
Kakanwil.
(4) Untuk keperluan penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal
23 dibebankan pada anggaran DIK/DIK-S Rutin Kanwil.
(5) Keperluan penyelenggaraan ujian meliputi komponen-komponen :
a. Persiapan ujian.
b. Pengadaan naskah ujian.
c. Penyelenggaraan ujian meliputi : pengadaan naskah, transport ujian
dan koreksi ujian.
d. Honorarium Panitia Ujian.
e. Pembuatan SKKAR, pembuatan laporan dan dokumentasi hasil ujian.
f. Rapat-rapat.
g. Lain-lain.
(6) Pengeluaran untuk keperluan penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud
dalam ayat (5) menganut prinsip hemat, efektif, dan efisien sesuai
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 25
(1) Syarat-syarat peserta ujian calon Amatir Radio :
a. Warga Negara Indonesia;
b. Umur sekurang-kurangnya 14 (empat belas) tahun;
c. Berkelakuan baik berdasarkan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang
masih berlaku dari Kepolisian.
d. Melampirkan pas photo hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar;
e. Bertempat tinggal dalam propinsi dimana ujian dilaksanakan dengan
melampirkan KTP atau surat bukti diri khususnya bagi yang berumur
kurang dari 17 tahun;
f. Membayar biaya ujian.
(2) Bagi peserta Ujian Amatir Radio untuk kenaikan tingkat selain memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan melampirkan
rekaman IAR yang dimiliki dan rekaman kartu anggota organisasi yang
masih berlaku.
Pasal 26
(1) Setiap calon Amatir Radio diizinkan mengikuti ujian tingkat Pemula dan
tingkat Siaga secara bersamaan.
(2) Bagi peserta ujian kenaikan tingkat :
a. Siaga ke tingkat Penggalang harus telah memiliki IAR Siaga dengan
masa laku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan mendapatkan
keterangan tertulis dari Organisasi Amatir Radio setempat yang berisi
pernyataan bahwa yang bersangkutan telah terbukti memiliki potensi
untuk naik tingkat sesuai kriteria yang berlaku;
b. Penggalang ke tingkat Penegak harus telah memiliki IAR Penggalang
dengan masa laku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan mendapatkan
keterangan tertulis dari Organisasi Amatir Radio setempat yang berisi
pernyataan bahwa yang bersangkutan telah terbukti memiliki potensi
untuk naik tingkat sesuai kriteria yang berlaku.
Pasal 27
(1) Ujian hanya dapat diselenggarakan 2 (dua) kali dalam satu tahun.
(2) Lokasi, tanggal dan waktu ujian ditetapkan oleh Kakanwil setempat atas
usul Panitia Ujian.
(3) Organisasi Amatir Radio dapat memberikan saran atas penetapan lokasi,
tanggal dan waktu ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada
Kakanwil setempat.
(4) Dalam rangka penyelenggaraan ujian, Kakanwil wajib memberitahukan secara
tertulis kepada Dirjen selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum ujian
diselenggarakan (Lampiran VIII/1).
Pasal 28
(1) Calon Peserta Ujian Amatir Radio dikenakan pungutan biaya administrasi
penyelenggaraan/pengawasan Ujian Amatir Radio, sebagai berikut :
a. Tingkat Pemula (YH) = Rp. 25.000,-
b. Tingkat Siaga (YD) = Rp. 30.000,-
c. Tingkat Pemula (YH)+
Tingkat Siaga (YD) = Rp. 50.000,-
d. Tingkat Penggalang (YC) = Rp. 60.000,-
e. Tingkat Penegak (YB) = Rp. 75.000,-
(2) Biaya Administrasi Penyelenggaraan/Pengawasan Ujian Amatir Radio
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan
pajak yang disetor ke Kas Negara dibayarkan oleh calon peserta Ujian
Amatir Radio kepada Bendaharawan Penerima Kantor Wilayah Departemen
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
(3) Penerimaan, penyimpanan dan penyetoran biaya administrasi ujian
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Bendaharawan Penerima
yang diangkat oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
(4) Bendaharawan Penerima menyetor seluruh penerimaan yang dipungutnya dalam
waktu sekurang-kurangnya sekali seminggu kepada Kas Negara atau ke dalam
Rekening Kas Negara, Giro Pos, Bank Indonesia atau Bank Milik
Pemerintah;
(5) Bendaharawan Penerima, selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulan
menyampaikan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Jenderal Departemen
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tentang penerimaan dan penyetoran
yang dilakukan dalam bulan sebelumnya yang menjadi tanggung jawabnya
dengan tembusan kepada :
a. Inspektur Jenderal Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
b. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
c. Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran setempat.
Pasal 29
(1) Mata ujian terdiri dari :
a. Pancasila.
b. Peraturan-peraturan Kegiatan Amatir Radio.
c. Teknik Radio.
d. Kode Morse Internasional.
e. Bahasa Inggris.
(2) Materi ujian Pancasila adalah :
a. Pancasila.
b. Undang Undang Dasar 1945.
c. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
d. Garis-garis Besar Haluan Negara.
e. Lambang Negara dan penggunaannya.
(3) Materi ujian Peraturan-peraturan Kegiatan Amatir Radio :
a. Peraturan Perundang-undangan tentang Kegiatan Amatir Radio.
b. Peraturan Radio (Radio Regulation) khususnya pasal-pasal yang
berkaitan dengan kegiatan Amatir Radio.
c. Frekuensi spektrum yang dialokasikan untuk kegiatan Amatir Radio.
(4) Materi ujian Teknik Radio :
a. Rangkaian listrik.
b. Elektronika.
c. Teknik Radio.
(5) Materi ujian Kode Morse Internasional :
Ketentuan dan penggunaan Kode Morse Internasional.
(6) Materi ujian bahasa Inggris :
Bahasa Inggris untuk komunikasi Internasional.
Pasal 30
(1) Mata ujian dan Materi ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 29
disesuaikan dengan persyaratan tingkatan Amatir Radio masing-masing.
(2) Mata ujian dan Materi ujian tingkat Siaga sama dengan mata ujian, dan
materi ujian tingkat Pemula ditambah Kode Morse Internasional.
(3) Peserta ujian tingkat Siaga yang telah memiliki SKKAR tingkat Pemula
hanya diwajibkan mengikuti ujian Kode Morse Internasional.
Pasal 31
(1) Setiap mata ujian kecuali Kode Morse Internasional diberikan nilai
serendah-rendahnya 10 (sepuluh) dan setinggi-tingginya 100 (seratus).
(2) Peserta ujian dinyatakan lulus apabila :
a. Nilai sekurang-kurangnya 60 (enampuluh) untuk setiap mata ujian
tertulis, kecuali Kode Morse Internasional.
b. Dapat mengirim dan menerima Kode Morse Internasional sekurang-
kurangnya 80% benar dari seluruh karakter yang diujikan.
(3) Penentuan kelulusan ujian secara sah ditetapkan dalam suatu rapat
penentuan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Panitia
Pelaksana Ujian.
(4) Risalah rapat penentuan kelulusan ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dilampiri daftar
hadir Panitia Ujian.
Pasal 32
(1) Hasil ujian diumumkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja
oleh Panitia Ujian dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia
Ujian serta Kakanwil setempat.
(2) Kakanwil melaporkan hasil ujian kepada Dirjen, dengan tembusan
Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Depparpostel.
(3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hasil ujian diumumkan.
(4) Kakanwil menerbitkan SKKAR bagi peserta ujian yang lulus, dilakukan
selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari setelah hasil ujian diumumkan.
(5) Kakanwil mengirimkan SKKAR sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada yang
berhak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah SKKAR ditandatangani.
(6) Pemilik SKKAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib mengurus IAR dan
IPPRA sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini selambat-lambatnya 15
(lima belas) hari setelah SKKAR yang bersangkutan diterbitkan.
(7) Dalam hal yang bersangkutan melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam ayat (6), Kakanwil menyampaikan peringatan tertulis sebanyak 2
(dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
(8) Apabila setelah masa tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7),
yang bersangkutan melalaikan kewajibannya maka Kakanwil berhak mencabut
SKKAR bersangkutan.
BAB IV
PERSYARATAN TEKNIK
Pasal 33
Pemilik izin harus mengetahui perlengkapan atau peralatan stasiun radionya.
Pasal 34
(1) Persyaratan teknik sebagaimana tersebut dalam Bab IV ini, merupakan
persyaratan minimum bagi pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio.
(2) Bila diperlukan, Dirjen dapat menetapkan :
a. Persyaratan tambahan.
b. Memperketat persyaratan teknik yang berlaku.
Pasal 35
Pemilik izin harus mampu membuktikan bahwa pancaran yang dilakukan melalui
perangkat pemancarnya tidak pernah melebihi batas-batas band frekuensi untuk
dinas amatir dan daya pemancar serta lebar band yang diperlukan tidak
melebihi ketentuan yang berlaku baginya.
Pasal 36
(1) Daya pemancar adalah daya efektif yang dicatukan ke antena.
(2) Daya pemancar maksimum yang diizinkan bagi setiap tingkatan Amatir Radio
adalah sebagai berikut :
a. Tingkat Pemula : 10 Watt
b. Tingkat Siaga :
1) pada band frekuensi dibawah 30 MHz, 10 Watt.
2) Pada band frekuensi diatas 30 MHz, 30 Watt.
c. Tingkat Penggalang :
1) pada band frekuensi dibawah 30 MHz, 150 Watt.
2) pada band frekuensi diatas 30 MHz, 75 Watt.
d. Tingkat Penegak :
1) pada band frekuensi dibawah 30 MHz, 500 Watt.
2) pada band frekuensi diatas 30 MHz, 180 Watt.
Pasal 37
(1) Lebar band yang diperlukan untuk suatu kelas emisi (Lampiran-XII)
tertentu adalah lebar dari band frekuensi yang cukup untuk menjamin
penyaluran suatu informasi dengan kecepatan dan mutu yang memenuhi
persyaratan tertentu.
(2) Lebar band maksimum yang diizinkan dalam suatu emisi tertentu tidak
boleh melebihi lebar band yang diperlukan untuk kelas emisi tersebut
pada band frekuensi bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38.
Pasal 38
(1) Band frekuensi, kelas emisi dan lebar band maksimum yang diizinkan bagi
tingkat Pemula adalah sebagai berikut :
------------------------------------------------------------------------
Band Frekuensi Kelas emisi dan Catatan
Dalam MHz lebar band maksimum
------------------------------------------------------------------------
VHF :
144,00-145,80 3KOOR3E, 3KOOJ3E, 3KOOH3E, 16KOF3E
146,00-148,00 - s d a - 2)
------------------------------------------------------------------------
(2) Band frekuensi, kelas emisi dan lebar band maksimum yang diizinkan bagi
tingkat Siaga adalah sebagai berikut :
------------------------------------------------------------------------
Band Frekuensi Kelas emisi dan Catatan
Dalam MHz lebar band maksimum
------------------------------------------------------------------------
HF :
3,50 - 3,90 200HA1A, 2K20A2A, 3KOOR3E, 3KOOJ3E 2)
7,00 - 7,035 200H1A, 2K20A2
21,00 - 21,10 - s d a -
28,00 - 28,40 - s d a -
VHF :
144,00-145,80 3KOOR3E, 3KOOJ3E, 3KOOH3E, 16KOF3E
1K29F1A, 16KOF2A, 16KOF2B, 16KOF3E
146,00-148,00 - s d a - 2)
UHF :
430,00-435,00 16KOF2A, 16KOF2B, 16KOF3E 3)
438,00-440,00 16KOF3E 3)
------------------------------------------------------------------------
(3) Band frekuensi, kelas emisi dan lebar band maksimum yang diizinkan bagi
tingkat Penggalang adalah sebagai berikut :
------------------------------------------------------------------------
Band Frekuensi dalam MHz Catatan
------------------------------------------------------------------------
MF 1,80 - 2,00 2)
HF 3,50 - 3,90 2)
7,00 - 7,10
21,00 - 21,45
28,00 - 29,70
VHF 50 - 54
144 - 148
UHF 430 - 440
1.240 - 1.298
2.300 - 2.450 3)
SHF 3.300 - 3.500 3)
5.650 - 5.850 3)
10.000 - 10.500 3)
24.000 - 24.050
24.050 - 24.250 3)
EHF 47.000 - 47.200
75.500 - 76.000
76.000 - 81.000 3)
142.000 - 144.000
144.000 - 149.000 3)
241.000 - 248.000 3)
248.000 - 250.000
------------------------------------------------------------------------
(4) Band frekuensi, kelas emisi dan lebar band maksimum yang diizinkan bagi
tingkat Penegak adalah sebagai berikut :
------------------------------------------------------------------------
Band Frekuensi dalam MHz Catatan
------------------------------------------------------------------------
MF 1,80 - 2,00 2)
HF 3,50 - 3,90 2)
7,00 - 7,10
10,10 - 10,15
14,00 - 14,35
18,068 - 18,168
21,00 - 21,45
24,89 - 24,99
28,00 - 29,70
VHF 50 - 54
144 - 148
UHF 430 - 440
1.240 - 1.298
2.300 - 2.450 3)
SHF 3.300 - 3.500 3)
5.650 - 5.850 3)
10.000 - 10.500 3)
24.000 - 24.050
24.050 - 24.250 3)
EHF 47.000 - 47.200
75.500 - 76.000
76.000 - 81.000 3)
142.000 - 144.000
144.000 - 149.000 3)
241.000 - 248.000 3)
248.000 - 250.000
------------------------------------------------------------------------
(5) Angka-angka yang dimaksud pada kolom catatan dalam ayat (1) sampai
dengan ayat (4) adalah sebagai berikut :
a. angka 2) menyatakan band frekuensi ini dipergunakan bersama dengan
dinas hubungan radio lain dengan status yang sama (primer) baik di
Indonesia maupun di Region 3.
b. angka 3) menyatakan band frekuensi ini dipergunakan bersama dengan
dinas hubungan radio lain dimana dinas Radio Amatir berstatus
sekunder terhadap dinas radio lain tersebut, yang berarti bahwa
Stasiun Radio Amatir :
1) tidak boleh mengganggu stasiun radio lain yang berstatus primer
di dalam band frekuensi ini, dan
2) tidak mendapat proteksi terhadap kemungkinan gangguan dari stasiun
radio lain tersebut.
Pasal 39
(1) Band frekuensi yang khusus dipergunakan untuk kegiatan Amatir Radio
dengan mempergunakan sarana satelit Amatir Radio adalah :
29,3 sampai dengan 29,5 MHz
145,8 sampai dengan 146,0 MHz
435,0 sampai dengan 438,0 MHz
1260,0 sampai dengan 1270,0 MHz
(2) Band-band sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibenarkan untuk
dipergunakan oleh komunikasi Radio Amatir lain selain yang melalui
Satelit Amatir.
(3) Penggunaan band-band frekuensi 435,0 - 438,0 MHz dan 1260 - 1270 MHz
oleh Amatir Radio melalui satelit Amatir tidak boleh mengganggu dinas
komunikasi radio lain yang berstatus primer pada band tersebut
(Lampiran-XI).
Pasal 40
(1) Toleransi frekuensi adalah pergeseran maksimum yang diperbolehkan bagi
frekuensi tengah dari band frekuensi yang diduduki oleh suatu emisi
terhadap frekuensi yang seharusnya diduduki oleh emisi tersebut.
(2) Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi :
a. 100 Hz untuk frekuensi kerja dibawah 30 MHz.
b. 5 x 10-6 bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz
sampai dengan 1 GHz.
c. 5 x 10-5 bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai
dengan 3 GHz.
d. Bagi frekuensi kerja diatas 3 GHz, disesuaikan dengan kemampuan
teknologi yang berlaku.
Pasal 41
(1) Emisi tersebar adalah emisi dari suatu frekuensi yang muncul diluar band
yang diperlukan, yang levelnya dapat dikurangi tanpa mempengaruhi
penyaluran informasi yang bersangkutan.
(2) Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman
sebagai berikut :
a. Pada frekuensi kerja dibawah 30 MHz :
1) Bagi daya pemancar dibawah 100 milliwatt, emisi tersebarnya harus
ditekankan paling sedikit 40 dB;
2) Bagi daya pemancar antara 100 milliwatt, sampai 1 watt, emisi
tersebarnya tidak boleh melebihi 10 microwatt;
3) Bagi daya pemancar lebih dari 1 watt, emisi tersebarnya harus
ditekan paling sedikit 50 dB dan besarnya tidak boleh melebihi 1
milliwatt.
b. Pada frekuensi kerja diatas 30 MHz :
1) Bagi daya pemancar dibawah 10 watt, emisi tersebarnya harus
ditekan paling sedikit 60 dB;
2) Bagi daya pemancar yang melebihi 10 watt besarnya emisi tersebar
terukur tidak boleh melebihi 10 microwatt.
(3) Komunikasi digital dengan menggunakan kode-kode digital yang data huruf
alpha-numerik, ukuran analog atau lain-lain satuan pulsa data dapat
diizinkan untuk Komunikasi Amatir Radio.
(4) Kode-kode digital sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat digunakan
untuk komunikasi radio teleprinter, teleponi, facsimile, televisi, atau
komunikasi untuk mengontrol Stasiun Radio Amatir, model-model
elektronika atau objek-objek lain yang dapat dikendalikan dengan
menggunakan komputer dan/atau beberapa jenis komunikasi jaringan data
(Commmunication data network) termasuk didalamnya "packet switching
system" asalkan kode-kode digital itu tidak digunakan untuk tujuan lain
kecuali untuk komunikasi biasa seperti tercantum dalam Keputusan ini.
(5) Kecepatan kirim (sending rate) ditentukan dalam "baud" yaitu interval
waktu pendek (dalam detik) yang terjadi antara perubahan status pancaran
"mark" dan "space" (+ - atau on off) termasuk didalamnya perubahan
emisi, amplituda, frekuensi, fasa atau kombinasi dari semuanya,
sebagaimana dimaksud berikut ini :
a) Sesuai dengan penggunaan kode-kode digital untuk semua pita frekuensi
Amatir Radio yang mempunyai klasifikasi emisi F1B dan G1B ditetapkan
batasan kecepatan kirim sebagai berikut :
1) Kecepatan kirim pada pita frekuensi dibawah 28,5 MHz tidak
melebihi 300 Baud (AFSK, F1B) dan 1200 Baud (PSK, G1B)
2) Untuk pita frekuensi antara 28,5 - 50 MHz tidak melebihi 1200
Baud.
3) Untuk pita frekuensi antara 50-430 MHz tidak melebihi 19,6
KiloBaud.
4) Untuk pita frekuensi diatas 430 MHz tidak melebihi 56 KiloBaud.
5) Apabila emisi A2B, F1B, F2B, G1B dan G2B digunakan pada pita
frekuensi dibawah 50 MHz, maka AFSK nya (perbedaan antara "mark"
dan "space") tidak melebihi 1 KHz.
6) Apabila emisi A2B, F1B, F2B, G1B dan G2B digunakan pada pita
frekuensi diatas 50 MHz, maka AFSK nya (perbedaan antara "mark"
dan "space") dapat menggunakan batasan kecepatan kirim sesuai yang
ditentukan untuk pita frekuensi yang dimaksud, atau kelebaran AFSK
1 KHz atau yang terbesar.
b) Kode-kode digital sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a) yang
dapat dipergunakan yaitu :
1) International Telegraph Alphabet Number 2 (BOUDOT) atau saluran
(Channel) dengan 5 stop-unit dengan pulsa data (start-stop) kode
teleprinter.
2) American Standard Code for Information Interchange (ASCII); satu
saluran dengan 7 (8 - error checking) stop-unit kode teleprinter
sesuai ketetapan dari American National Standard Institute
(ANSI).
3) Rekomendasi CCIR nomor 476-2 dan 476-3 yaitu Amateur Teletype
Over Radio (AMTOR) mode-A dan mode-B.
Pasal 42
Instalasi Antena
(1) Amatir Radio dibenarkan untuk mendirikan dan mempergunakan setiap jenis
sistem antena yang diperlukan dengan memperhatikan keamanan dan
keserasian lingkungan sekitarnya.
(2) Tinggi maksimum antena ditambah dengan menara penyangga tidak boleh
lebih dari 25 meter dari permukaan tanah, sedangkan bila penyangga
antena akan diletakkan di atas puncak bangunan yang tinggi, harus
terlebih dahulu mendapat rekomendasi membangun antena dari instansi yang
berwenang.
(3) Bagi Amatir Radio yang mendirikan Stasiun Radio Amatir di sekitar
stasiun radio pantai/bandar udara, apabila akan mendirikan antena wajib
memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh yang
berwenang dalam keselamatan pelayaran/penerbangan.
(4) Mendirikan sistem antena didalam wilayah stasiun radio pantai/bandar
udara hanya boleh dilakukan dengan seizin Syahbandar atau Pejabat yang
berwenang di bandar udara tersebut.
(5) Pada dasarnya ketinggian menara penyangga dan antena yang didirikan di
sekitar stasiun radio pantai/bandar udara tidak boleh melebihi
perbandingan 1:100 terhadap jarak lurus terdekat, atau 1 (satu) meter
ketinggian untuk setiap jarak 100 (seratus) meter diukur dari stasiun
radio pantai/landasan pacu terdekat.
(6) Setiap sistem antena yang berada dalam jarak sampai sengan 3000 meter
dari stasiun radio pantai/landasan pacu terdekat dan mempunyai
ketinggian lebih dari 18 meter harus dilengkapi dengan lampu tanda
bahaya dan dinyalakan pada waktu malam hari atau pada waktu cuaca buruk.
BAB V
PENGGUNAAN STASIUN RADIO AMATIR
Pasal 43
(1) Stasiun Radio Amatir hanya boleh digunakan untuk :
a. Latih diri dalam bidang teknik radio.
b. Saling komunikasi yang dibatasi dalam rangka kebutuhan informasi
teknik radio.
c. Peyelidikan teknik radio.
d. Penyampaian berita-berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam
dan penyelamatan jiwa manusia serta harta benda.
(2) Dalam berkomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibatasi sebagai
berikut :
a. Pemilik IAR tingkat Pemula dan tingkat Siaga hanya diizinkan untuk
hubungan dalam negeri (Nasional) dan dilarang untuk hubungan luar
negeri (Internasional).
b. Pemilik IAR tingkat Penggalang dan Penegak diizinkan untuk hubungan
dalam negeri (Nasional) dan luar negeri (Internasional).
Pasal 44
(1) Stasiun Radio Amatir dilarang digunakan untuk :
a. Saling berkomunikasi antar Stasiun Radio Amatir yang tidak memiliki
izin dan stasiun lain;
b. Memancarkan siaran berita, nyanyian, musik radio dan atau televisi;
c. Memancarkan atau menerima berita dengan mempergunakan bahasa sandi
dan atau peralatan pengubah audio;
d. Disambungkan dengan jaringan telekomunikasi;
e. Memancarkan berita atau panggilan marabahaya yang tidak benar;
f. Memancarkan dan menerima berita yang bersifat komersial dan atau
memperoleh imbalan jasa;
g. Memancarkan dan menerima berita bagi pihak ketiga kecuali berita-
berita sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d;
h. Memancarkan berita yang bersifat melanggar kesusilaan;
i. Memancarkan berita yang bersifat politik, mengganggu keamanan Negara
atau ketertiban umum.
(2) Stasiun Radio Amatir atau Perangkat Radio Amatir dilarang digunakan
sebagai sarana komunikasi untuk dinas Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD,
Badan Usaha Swasta, Koperasi atau Badan-badan lainnya.
Pasal 45
Amatir Radio Indonesia dilarang mengadakan hubungan radio dengan Amatir
Radio dari Negara yang tidak mempunyai hubungan baik atau yang memusuhi
Negara Indonesia.
Pasal 46
(1) Pembicaraan dalam berkomunikasi wajib menggunakan bahasa Indonesia dan
atau bahasa Inggris yang sesuai dengan tata cara kerja yang berlaku bagi
Amatir Radio baik Nasional maupun Internasional.
(2) Pembicaraan dalam hubungan radio yang diselenggarakan harus dibatasi
khusus dalam rangka kebutuhan informasi teknik sebagaimana dimaksud
dalam pasal 43 ayat (1) huruf b.
Pasal 47
(1) Stasiun Radio Amatir dengan sepengetahuan pemiliknya dapat digunakan
oleh Amatir Radio lainnya dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang
berlaku sesuai izin yang dimilikinya.
(2) Stasiun Radio Amatir, meskipun dengan sepengetahuan pemiliknya, tidak
dibenarkan untuk dipergunakan oleh seseorang yang tidak memiliki izin.
Pasal 48
(1) Setiap Stasiun Radio Amatir harus dapat dikenali dari nama panggilan
yang setiap kali harus dipancarkan dalam interval pendek.
(2) Pemancaran nama panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan
paling sedikit setiap 3 (tiga) menit sekali, dengan menggunakan ejaan
abjad dan angka yang telah dibakukan secara Internasional.
(3) Abjad dan angka yang telah dibakukan secara Internasional sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut :
A Alpa J Juliette S Sierra
B Bravo K Kilo T Tango
C Charlie L Lima U Uniform
D Delta M Mike V Victor
E Echo N November W Whiskey
F Foxtrot O Oscar X X-Ray
G Golf P Papa Y Yankee
H Hotel Q Quebec Z Zulu
I India R Romeo
1 One atau Unaone (diucapkan una-wan)
2 Two atau Bissotwo (diucapkan biso-tu)
3 Three atau Terrathree (diucapkan tera-tri)
4 Four atau Kartefour (diucapkan karte-for)
5 Five atau Pantafive (diucapkan panta-faif)
6 Six atau Soxisix (diucapkan soksi-siks)
7 Seven atau Setteseven (diucapkan sette-seven)
8 Eight atau Oktoeight (diucapkan okto-eit)
9 Nine atau Novenine (diucapkan nove-nain)
0 Zero atau Nadazero (diucapkan nada-zero)
Pasal 49
(1) Setiap stasiun Radio Amatir yang beroperasi dilokasi lain daripada
lokasi Stasiun Radio tetap dalam penyiaran nama panggilannya wajib
menambahkan keterangan yang menyatakan dimana atau dalam kegiatan apa
stasiun itu dioperasikan.
(2) Untuk stasiun radio yang beroperasi di suatu lokasi di luar stasiun
radio tetapnya berlaku tambahan keterangan sebagai berikut :
a. Di lokasi Wilayah Amatir Radio lain ditambahkan isyarat : "/Kode
Wilayah Amatir Radio lain".
b. Bergerak dengan menggunakan stasiun jinjing ditambahkan isyarat :
"/P (portable)".
c. Mengadakan kegiatan stasiun radio bergerak ditambahkan isyarat :
"/M (mobile)".
d. Nama panggilan untuk stasiun pengulang (Repeater) harus ditambahkan
isyarat : "/R".
e. Nama panggilan untuk rambu radio (Radio Beacon) harus ditambahkan
isyarat : "/B".
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Tanda Pengenal
Pasal 50
(1) Pemilik izin diwajibkan :
a. Menyematkan rekaman IAR dan IPPRA asli pada Stasiun Radio Amatir
serta menempelkan carik tempel IPPRA pada perangkat Radio
Amatirnya.
b. Melekatkan sticker yang ditentukan oleh Dirjen bagi Stasiun
Radio Amatir bergerak.
c. Memasang tanda pengenal ditempat lokasi Stasiun Radio Amatir
tetap.
d. Melengkapi buku panduan bagi setiap jenis pemancar yang dimiliki
atau skema pemancar rakitan sendiri.
e. Membuat suatu diagram rangkaian dari instalasi Stasiun Radio
Amatir lengkap dengan gambar instalasi antenanya dan selalu
memperbaharuinya bila ada perubahan untuk siap ditunjukkan
kepada petugas Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi atau petugas Direktorat Jenderal Pos dan
Telekomunikasi.
f. Memperlihatkan IAR asli kepada petugas pemeriksa.
g. Memiliki dan mengisi Buku Log atas seluruh Kegiatan Amatir Radio.
(2) Bentuk dan ukuran sticker atau tanda khusus dan tanda pengenal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c, sesuai dengan
contoh (Lampiran X).
Bagian Kedua
Pengawasan Teknik
Pasal 51
(1) Pengawasan teknik terhadap perangkat Radio Amatir dilakukan oleh
Kakanwil yang meliputi :
a. Pemantauan terhadap pengoperasian Stasiun Radio Amatir.
b. Pemeriksaan dan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan teknik yang
ditetapkan.
(2) Dalam pelaksanaan pengawasan Kakanwil berwenang :
a. Memeriksa dipenuhinya ketentuan mendirikan Stasiun Radio Amatir.
b. Menguji pancaran pada beberapa frekuensi tertentu.
(3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Kakanwil
dapat mengadakan koordinasi dengan pihak berwajib dan bila ditemukan
pelanggaran, maka petugas yang bersangkutan wajib memberikan laporan
tertulis kepada Kakanwil.
(4) Kakanwil dapat menetapkan pembatasan-pembatasan operasi terhadap pemilik
IAR antara lain dengan membatasi jam-jam operasi penggunaan band
frekuensi dan daya pemancar sebagai tindakan sementara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3).
Pasal 52
(1) Organisasi Amatir Radio dan setiap anggotanya wajib membantu pemerintah
dalam mengawasi penggunaan frekuensi radio dan tata tertib Kegiatan
Amatir Radio serta melaporkan secara tertulis kepada Kakanwil setempat
semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan
ini.
(2) Setiap Amatir Radio wajib segera memberitahu Amatir Radio lainnya yang
menimbulkan gangguan kepada stasiun komunikasi radio lain atau
menyimpang dari ketentuan yang dimaksud dalam pasal 38, 40, 41 ayat (2),
43, 44, 45 dan 46.
(3) Bila seorang Amatir Radio mengetahui atau diberitahu bahwa pancaran
radionya menimbulkan gangguan terhadap stasiun komunikasi radio lain
atau terhadap peralatan elektronik masyarakat, maka ia diwajibkan untuk
segera menghentikan kegiatan pancaran radionya serta berupaya
menghilangkan gangguan tersebut secepat mungkin.
Bagian Ketiga
Pengawasan Non Teknik
Pasal 53
(1) Pengawasan administratif dilakukan oleh Kakanwil.
(2) Pengawasan terhadap isi berita dari penyelenggaraan Kegiatan Amatir
Radio dilakukan oleh yang berwajib dibantu sepenuhnya oleh Organisasi
Amatir Radio.
(3) Dalam rangka pengawasan umum, Dirjen atau Pejabat yang ditunjuk Dirjen
berhak melakukan penelitian dan atau pemeriksaan Kegiatan Amatir Radio
termasuk penyelenggaraan ujian.
(4) Kakanwil wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Dirjen
(Lampiran-XIV).
Pasal 54
(1) Setiap saat Perangkat Radio Amatir apabila digunakan baik dari lokasi
alamat tetap maupun sedang bergerak atau jinjing maka pemilik IAR
diwajibkan mencatatnya di dalam buku Log yang lembarannya diberikan
nomor urut (tidak dibenarkan menggunakan kertas lembaran lepas).
(2) Data yang dicatat pasa setiap berkomunikasi harus mencakup hal-hal
sebagai berikut :
a. Hari, bulan, tahun.
b. Permulaan dan akhir waktu berkomunikasi dalam waktu lokasi atau dalam
Coordinated Universal Time (UTC).
c. Nama panggilan dari stasiun yang dipanggil.
d. Band frekuensi.
e. Kelas emisi.
f. Daya pancar dari perangkat pemancar.
g. Lokasi (tetap atau bergerak).
h. Tanda tangan dari Amatir Radio yang melaksanakan komunikasi.
(3) Bila Perangkat Radio Amatir digunakan oleh Amatir Radio tamu, maka
ketentuan ayat (2) huruf h harus ditambah dengan nama panggilan dari
tamu tersebut dan dikuatkan oleh tanda tangan Amatir Radio yang
mempunyai stasiun.
(4) Buku Log yang telah penuh wajib disimpan paling sedikit 2 (dua) tahun
dihitung dari tanggal masukan data terakhir.
Pasal 55
(1) Setiap anggota Organisasi Amatir Radio harus membantu sepenuhnya pihak
yang berwajib dalam tugas-tugas pengawasan.
(2) Pihak yang berwajib atau Organisasi Amatir Radio dapat melaporkan
pelanggaran dan mengusulkan tindakan pencabutan izin kepada Kakanwil
atau Dirjen jika terbukti pemilik izin tidak mentaati ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
SANKSI
Pasal 56
(1) Barang siapa menyelenggarakan Kegiatan Amatir Radio atau mendirikan
Stasiun Radio Amatir atau memiliki/menguasai Perangkat Radio Amatir
tanpa memiliki izin sah atau izin telah habis masa berlakunya atau izin
yang diperoleh tidak sesuai dengan Keputusan ini diancam pidana sesuai
pasal 36 atau pasal 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang
Telekomunikasi.
(2) Kakanwil wajib mencabut IPPRA dan IAR milik anggota Organisasi Amatir
Radio yang berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang ternyata terlibat
G30S/PKI atau Organisasi terlarang lainnya.
Pasal 57
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (5), Pasal 15
ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), (2),
Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), (3), (4), (5),
(6), Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), (2), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2),
Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50
ayat (1), (2), Pasal 52 ayat (3), dapat dicabut izinnya.
(2) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dengan terlebih dahulu melalui peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali
dengan tenggang waktu minimal masing-masing 15 (lima belas) hari kerja
(Lampiran XV dan XVI).
(3) Sebelum memberikan peringatan tertulis, Kakanwil dapat menghentikan
sementara penggunaan Perangkat Radio Amatirnya tersebut.
BAB VII
Penyidikan
Pasal 58
(1) Penyidikan atas pelanggaran Keputusan ini dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Depparpostel dan atau Penyidik POLRI sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam melakukan tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
PPNS wajib melakukan koordinasi dengan penyidik POLRI setempat dan dapat
dimintakan bantuan tenaga teknis yang memiliki keahlian di bidang
telekomunikasi.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59
(1) Panitia Ujian yang telah ada dan sedang melaksanakan tugas kepanitiaan
Ujian sebelum ditetapkannya Keputusan ini tetap dapat menjalankan
tugasnya sampai dengan selesainya penyelenggaraan Ujian.
(2) Hasil penyelenggaraan Ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaporkan sesuai tata cara yang berlaku sebelum ditetapkan Keputusan
ini.
(3) Dalam hal Panitia Ujian baru dibentuk dan belum melaksanakan tugas
kepanitiaan Ujian, Kakanwil berhak membentuk Panitia Ujian yang baru
berdasarkan Keputusan ini dengan tetap memperhatikan komposisi
kepanitiaan yang ada sebelumnya.
Pasal 60
(1) IAR, IPPRA, SKKAR dan atau Call Sign lama masih tetap berlaku dan secara
bertahap disesuaikan melalui koordinasi antar Kakanwil dan Organisasi
Amatir setempat.
(2) Dalam hal terdapat pengalokasian call sign ganda harus dilakukan
koordinasi antara Kakanwil dan Organisasi Amatir Radio setempat untuk
penyelesaiannya.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61
(1) Dengan tidak mengurangi jasa dan kehormatan pemilik IAR terbatas, maka
IAR terbatas yang diberikan sebelum adanya Keputusan ini, dinyatakan
tidak berlaku, dan selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini.
(2) Dengan ditetapkan Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Pos dan
Telekomunikasi Nomor 39/Dirjen/1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Amatir Radio, dinyatakan tidak berlaku.
(3) Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 86/Dirjen/1995
tentang Petunjuk Bagi Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos
dan Telekomunikasi dalam Pelaksanaan Tugas Bidang Pos, Telekomunikasi
dan Pengendalian Frekuensi sepanjang yang mengatur mengenai Kegiatan
Amatir Radio dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 62
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 10 Februari 1998
------------------------------------
DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
SASMITO DIRDJO
--------------